Pagi itu, gue scrolling timeline sambil nunggu kopi nyeduh. Biasanya isinya meme atau debat bola. Tapi tiba-tiba gue berhenti di satu thread.
Seorang anak SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Umurnya baru 10 tahun. Dia pamit ke ibunya mau beli pulpen dan buku tulis. Terus… dia nggak balik. Ditemukan gantung diri. Pesan terakhirnya ke ibu yang miskin: ingin membeli pulpen dan buku tulis .
Gue baca itu berulang-ulang. Nggak percaya.
Di tahun yang sama, pemerintah mengumumkan anggaran pendidikan Rp757,8 triliun—terbesar sepanjang sejarah Indonesia . Naik 9,8% dari tahun lalu . Rekor baru. Pidato di DPR, pemberitaan di mana-mana. Semua bangga.
Tapi seorang anak di NTT harus mati karena nggak punya pulpen.
Gue bukan mau sentimentil. Tapi kadang kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: ke mana aja uang segitu banyaknya? Kok bisa masih ada guru honorer digaji Rp55 ribu sebulan? Kok masih ada sekolah yang bangunannya ambruk? Kok masih ada anak yang bunuh diri karena nggak mampu beli alat tulis?
Mari kita bedah. Bukan buat nyari sensasi. Tapi buat menagih janji. Karena uang ini uang kita. Uang pajak. Uang masa depan anak kita.
Angka Fantastis: Rp757,8 Triliun Itu Seberapa Besar?
Gue coba bikin visualisasi sederhana.
Bayangin lo punya uang segitu. Lo tumpuk dalam lembaran Rp100 ribu. Tingginya bakal mencapai 800 kilometer. Itu setara dengan jarak Jakarta ke Semarang—tapi berupa tumpukan duit.
Atau lo beliin kucing. Dengan Rp757 triliun, lo bisa beli 15 miliar kucing—atau dua ekor buat setiap manusia di muka bumi. (Iya gue tahu itu nggak masuk akal. Tapi biar kebayang aja gede bangetnya.)
Anggaran ini setara dengan 20% dari total belanja negara. Sesuai amanat UUD 1945, minimal 20% APBN memang harus buat pendidikan. Dan tahun ini, kita akhirnya sampai di angka itu dengan nominal terbesar sepanjang masa .
Tapi pertanyaan besarnya: apakah nominal besar otomatis berarti dampak besar?
Rincian Lengkap: Ke Mana Larinya?
Dari total Rp757,8 triliun, alokasinya terbagi dalam beberapa pos besar. Gue coba rinci berdasarkan data resmi .
1. Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga): Rp470,46 Triliun
Ini yang paling bikin banyak orang mengernyitkan dahi.
Badan Gizi Nasional (BGN): Rp223,56 triliun (29% dari total anggaran pendidikan)
Iya, lo baca bener. Hampir sepertiga anggaran pendidikan—uang yang seharusnya buat buku, bangunan sekolah, kesejahteraan guru—dikucurkan ke BGN buat program Makan Bergizi Gratis (MBG) .
Pendukung program ini bilang, anak kenyang dulu baru bisa belajar. Iya sih bener. Tapi lawak juga kalau anak kenyang tapi gurunya stres mikirin gaji Rp55 ribu. Atau anak kenyang tapi sekolahnya ambruk.
Kementerian Agama: Rp75,62 triliun
Ini buat madrasah, perguruan tinggi keagamaan, dan guru-guru agama. Termasuk guru madrasah swasta yang—menurut pengakuan Sekjen Kemenag di DPR—sampai “tidak sepengetahuan kementerian” statusnya . Gila nggak? Guru madrasah swasta, yang tiap hari ngajar, sampai nggak terdata. Terus uang segini mau dikemanain?
Kemendiktisaintek: Rp61,87 triliun
Buat perguruan tinggi, riset, dan beasiswa. Termasuk LPDP yang tahun ini ditarget ngasih beasiswa ke 4.000 mahasiswa di kampus top dunia .
Kemendikdasmen: Rp56,68 triliun
Nah, ini yang paling relevan buat anak SD-SMP. Dari jumlah ini, Rp14,57 triliun dialokasikan buat revitalisasi sekolah . Sisanya buat PIP, tunjangan guru, dan program lainnya.
Kementerian PU: Rp23,06 triliun
Buat bangun dan rehab gedung sekolah. Tapi inget, ini lewat PU, bukan langsung ke sekolah. Jadi prosesnya panjang, lewat tender, lewat kontraktor. Kadang uangnya abis di perjalanan.
Termasuk buat sekolah rakyat—program baru buat anak dari keluarga miskin ekstrem. Tahun ini mereka resmikan 166 sekolah rakyat dan rencana tambah ratusan lagi .
Sisanya tersebar ke kementerian lain—dari Kemenkes (Rp2,51 T), Kemenhub (Rp1,7 T), Kemenbud (Rp1,51 T), sampai Kemenperin, BRIN, Kemenpora, bahkan Kemhan .
2. Transfer ke Daerah (TKD): Rp264,62 Triliun
Ini uang yang dikirim ke pemda buat urusan pendidikan di daerah. Rinciannya:
- DAU dan DBH untuk pendidikan: Rp128,19 triliun
- Tunjangan guru ASN daerah: Rp74,76 triliun
- BOS (Bantuan Operasional Sekolah): Rp59,30 triliun
- Otsus pendidikan: Rp2,10 triliun
- Dana museum dan taman budaya: Rp150 miliar
- Bantuan perpustakaan daerah: Rp125 miliar
Yang menarik: transfer ke daerah ini justru turun dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2024, TKD pendidikan Rp346 triliun. Tahun 2025 sekitar Rp347,9 triliun. Tapi tahun 2026? Hanya Rp253,4 triliun . Turun hampir Rp100 triliun.
Akibatnya? Pemda kekurangan uang. Dan siapa yang kena imbas pertama? Guru honorer dan guru PPPK paruh waktu.
3. Pembiayaan: Rp34 Triliun
- Dana abadi pendidikan: Rp25 triliun
- Pembiayaan pendidikan lainnya: Rp9 triliun
Dana abadi ini dikelola LPDP, hasil investasinya dipakai buat beasiswa dan riset.
Studi Kasus: Tiga Wajah Realitas di Lapangan
Gue mau kasih tiga cerita. Biar lo nggak cuma lihat angka, tapi lihat manusia di baliknya.
Studi Kasus #1: Guru PPPK Paruh Waktu di Sumedang
Seorang guru di Sumedang, Jawa Barat, baru saja diangkat jadi PPPK paruh waktu. Gajinya? Rp55 ribu per bulan . Iya, lima puluh lima ribu.
Setelah dipotong BPJS, dia terima Rp15 ribu. Coba lo bayangin. Rp15 ribu itu harga satu porsi nasi padang. Atau dua bungkus rokok murah. Itu gaji sebulan.
Dia bukan sendiri. Di Lombok Timur, guru PPPK paruh waktu digaji Rp650 ribu, dipotong zakat. Di Cianjur, Rp300 ribu. Di Langkat dan Blitar, Rp500 ribu. Di Musi Rawas, guru PPPK yang sudah sertifikasi malah cuma dapat Rp100 ribu .
Mereka ini “beruntung” karena diangkat. Sebelumnya, ribuan guru honorer di Tuban, NTB, Deli Serdang kena PHK massal menjelang 2026 . Karena pemda kehabisan duit—efek transfer pusat ke daerah yang dipotong.
Pertanyaan gue: Rp757 triliun itu gede banget, kok masih ada guru digaji Rp55 ribu?
Studi Kasus #2: Siswa SD di NTT yang Nggak Kebagian PIP
Kita balik ke cerita awal. Anak 10 tahun di Ngada, NTT. Dia meninggal karena bunuh diri. Pesan terakhirnya: ingin beli pulpen dan buku tulis .
Padahal, pemerintah punya Program Indonesia Pintar (PIP) yang tahun ini menganggarkan Rp15,5 triliun untuk 21,1 juta siswa . Setiap anak miskin dapat bantuan—mulai dari Rp450 ribu per tahun buat siswa TK, sampai jutaan buat SMA.
Lalu kenapa anak ini nggak kebagian? Pertanyaan itu yang sampai sekarang nggak dijawab. Apakah datanya nggak update? Apakah dia nggak terdata? Apakah bantuan itu benar-benar sampai ke penerima?
Ini masalah klasik: anggaran besar, tapi distribusi bobrok. Data nggak sinkron, birokrasi berbelit, dan akhirnya yang paling rentan jatuh dari celah.
Studi Kasus #3: Revitalisasi 71 Ribu Sekolah vs Toilet Mewah
Kabar baiknya: tahun ini pemerintah targetkan revitalisasi 71 ribu sekolah . Rinciannya: 11 ribu sekolah dari APBN senilai Rp14 triliun, plus tambahan 60 ribu sekolah dari komitmen Presiden .
Ini kabar bagus banget. Karena dari data nasional, masih ada lebih dari 100 ribu sekolah yang butuh intervensi fisik . Banyak sekolah yang bangunannya udah reyot, bahkan ambruk.
Tapi… di satu sisi, ada berita tentang toilet mewah guru di SMA Garuda. Bukan toilet biasa. Mewah. Sementara anak SD di NTT kesulitan beli pulpen.
Seperti kata kolom opini Kompas, “Seharusnya pemerintah malu mengumbar pesta kemewahan toilet guru di SMA Garuda tetapi gagal menyediakan pulpen untuk anak SD di NTT” .
Ironis, kan? Anggaran gede, tapi prioritasnya kadang kacau.
Data Tambahan yang Perlu Lo Tahu
Gue tambahin beberapa data biar makin jelas.
Untuk guru dan dosen: Pemerintah mengalokasikan Rp178,7 triliun untuk gaji, tunjangan profesi, dan peningkatan kompetensi . Rinciannya:
- Guru ASN (1,6 juta orang): Rp69 triliun tunjangan profesi
- Guru non PNS (754.747 orang): Rp19,2 triliun
- Dosen non PNS (80.325 orang): Rp3,2 triliun
- Gaji pendidik PNS dan non-PNS: Rp120,3 triliun
Untuk siswa dan mahasiswa: Total Rp301,2 triliun , terdiri dari:
- PIP: Rp15,5 triliun untuk 21,1 juta siswa
- KIP Kuliah: Rp17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa
- LPDP: Rp25 triliun untuk 4.000 mahasiswa di luar negeri
Digitalisasi sekolah: Pemerintah distribusikan Interactive Flat Panel (IFP) ke 325 ribu sekolah . Ini layar pintar buat pembelajaran digital. Targetnya, setiap sekolah dapat tambahan 2-3 unit .
Beasiswa guru: 150.000 guru dapat beasiswa Rp3 juta per semester buat kuliah D4/S1 .
Program-program ini kedengarannya bagus di atas kertas. Tapi eksekusinya? Nah, itu yang jadi tanda tanya besar.
4 Masalah Struktural yang Bikin Anggaran Besar Nggak Kerasa
Gue udah baca banyak liputan, ngobrol sama beberapa guru, dan coba rangkum akar masalahnya.
1. MBG Makan Jatah Pendidikan
Ini yang paling kontroversial. Rp223,56 triliun anggaran pendidikan dipakai buat program makan bergizi gratis yang dijalankan BGN . Secara teknis, ini masih masuk “pendidikan” karena anak sekolah yang dikasih makan. Tapi secara substantif? Ini beda.
Coba lo bandingin: BGN dapat Rp223 triliun, sementara Kemendikdasmen—yang urus langsung buku, guru, dan sekolah—cuma dapat Rp56 triliun. Lebih dari 4 kali lipat.
Akibatnya, transfer ke daerah turun drastis . Pemda kekurangan duit. Guru honorer di-PHK atau digaji murah. Dana BOS yang biasanya buat operasional sekolah, entah bakal diapain.
Dan celakanya, MBG ini akan terus naik setiap tahun: Rp260 triliun (2027), Rp266 triliun (2028), Rp273 triliun (2029) . Makin lama, makin banyak jatah pendidikan yang “dimakan” sama program ini.
2. Guru: Dihormati di UU, Diinjak di Realitas
Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi di lapangan, jasanya dihargai Rp55 ribu sebulan.
Program guru PPPK paruh waktu yang dicanangkan lewat Kepmenpan RB No 16/2025 malah bikin keadaan makin runyam . Aturannya, gaji mereka minimal sama dengan saat jadi honorer. Tapi pemda bandel—ngasih di bawah itu. Dan nggak ada sanksi.
Di satu sisi, pemerintah bangga ngangkat guru honorer jadi PPPK. Di sisi lain, pengangkatan itu cuma simbolis karena gajinya nggak layak. Gue baca guru di Aceh Utara (5.000 orang) digaji Rp350-750 ribu . Di bawah UMR mana pun di Indonesia.
3. Infrastruktur vs Pulpen: Prioritas yang Ambigu
Revitalisasi 71 ribu sekolah itu penting banget. Tapi jangan sampai kita sibuk bangun tembok dan toilet, sementara anak-anak nggak punya alat tulis.
PIP udah dianggarkan besar. Tapi data penerima sering kacau. Masih banyak anak miskin yang nggak kebagian. Masih banyak sekolah yang nggak tahu cara ngurus administrasinya.
Ini masalah manajemen data dan distribusi. Bukan kurang uang.
4. Pengawasan yang Lemah
FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) sudah peringatkan sejak awal: program-program prioritas ini banyak yang top down, tanpa studi kelayakan memadai, tanpa partisipasi publik, dan sangat riskan diselewengkan .
Mereka minta Menkeu Purbaya—yang baru gantikan Sri Mulyani—bikin mekanisme transparansi dan pengawasan ketat. Tapi sampai sekarang, kita belum lihat gebrakan berarti.
Yang Bisa Kita Lakukan (Sebagai Orangtua dan Warga Negara)
Gue tahu ini berat. Tapi diam bukan pilihan. Berikut beberapa hal yang bisa lo lakukan.
1. Pantau, Jangan Cuma Terima
Cek sekolah anak lo. Dapat BOS nggak? Dapat PIP nggak? Kalau dapat, uangnya buat apa? Kalau nggak dapat, tanya kenapa.
Pemerintah itu kadang bekerja kalau diawasi. Kalau kita diem aja, mereka nyaman.
2. Laporkan Kalau Ada Masalah
Ada guru honorer digaji murah? Ada siswa miskin nggak dapat PIP? Ada sekolah rusak nggak diperbaiki? Lapor. Bisa ke DPRD, ke Ombudsman, ke media sosial.
Di era digital, suara lo bisa nyebar. Jangan remehin.
3. Dukung Gugatan ke MK
Saat ini ada tiga pemohon yang menggugat UU APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menolak penyelipan MBG dalam anggaran pendidikan . Ada juga serikat pekerja kampus yang gugat aturan gaji dosen.
Gugatan ini butuh dukungan publik. Bukan berarti lo harus demo. Tapi minimal, lo tahu dan lo dukung secara moral. Karena ini soal nasib pendidikan kita bersama.
4. Ikut RUU Sisdiknas
RUU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) sampai sekarang belum dibuka ke publik . Padahal ini undang-undang yang bakal nentuin arah pendidikan kita puluhan tahun ke depan.
Minta keterbukaan. Minta partisipasi. Jangan sampai RUU ini digebyah uyah tanpa masukan dari guru, orangtua, dan siswa.
5. Ajak Diskusi, Jangan Cuma Marah
Gue tahu, lihat angka Rp757 triliun tapi guru digaji Rp55 ribu itu bikin darah mendidih. Tapi jangan cuma marah di sosmed. Ajak diskusi. Bikin forum. Ngobrol dengan sesama orangtua, dengan guru, dengan kepala sekolah.
Kadang solusi kecil muncul dari obrolan warung kopi.
Jadi, Ke Mana Larinya?
Jawaban jujurnya: kita nggak tahu persis.
Angka Rp757,8 triliun itu tersebar ke belasan kementerian, ribuan proyek, jutaan penerima. Ada yang beneran nyampe ke anak sekolah dalam bentuk makanan gratis, buku, atau bangunan baru. Ada juga yang bocor di tengah jalan—entah karena korupsi, inefisiensi, atau sekadar salah urus.
Yang jelas, anggaran sebesar ini harusnya bisa ngirim setiap anak Indonesia ke sekolah dengan layak. Harusnya bisa ngasih gaji guru yang manusiawi. Harusnya bisa bikin sekolah kita nggak ada lagi yang ambruk.
Tapi kenyataannya? Masih ada anak NTT yang mati karena nggak punya pulpen. Masih ada guru Sumedang yang digaji Rp55 ribu. Masih ada sekolah yang bangunannya reyot.
Ini bukan soal kurang uang. Ini soal salah prioritas dan lemah pengawasan.
Pemerintah boleh bangga punya anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah. Tapi kalau dampaknya nggak kerasa di tingkat akar rumput, buat apa?
Gue tutup dengan pertanyaan sederhana. Yang mungkin juga ada di kepala lo sekarang:
Rp757,8 triliun. Duit segede itu. Kapan anak kita bener-bener ngerasain?
Gue masih mikirin anak di NTT itu. Usianya 10 tahun. Seumuran ponakan gue. Cuma bedanya, ponakan gue punya pulpen, punya buku, punya masa depan. Dia nggak. Dan itu bukan salah dia. Ini salah kita semua—yang terlalu sibuk dengan angka, sambil lupa bahwa pendidikan itu tentang manusia, bukan tentang triliunan rupiah.
Kalau lo punya cerita—tentang sekolah anak lo, tentang guru honorer yang lo kenal, tentang PIP yang nggak pernah nyampe—bagi di kolom komentar. Biar kita saling tahu, saling dukung, dan saling ngingetin: bahwa uang negara ini uang kita, dan masa depan anak kita nggak bisa ditukar dengan angka.